Jakarta –
Penguasa militer Myanmar memblokir akses situs media sosial Twitter dan Instagram, setelah sebelumnya mereka memblokir akses Facebook.
Telenor, salah satu penyedia layanan internet di Myanmar, telah mengonfirmasi bahwa mereka diperintahkan memblokir akses kepada dua situs media sosial itu “sampai ada pemberitahuan lebih lanjut”.
Sebelumnya, para pemimpin kudeta telah memblokir Facebook pada hari Kamis (04/02) demi “stabilitas”.
Pemblokiran ini terjadi di tengah semakin meningkatnya gerakan perlawanan warga sipil atas penahanan para pemimpin yang dipilih secara demokratis.
Ratusan orang berunjuk rasa di kota terbesar di Myanmar, Yangon, Sabtu (06/02), untuk memprotes kudeta militer.
“Diktator militer, gagal, gagal! Demokrasi, menang, menang!” teriak massa. Ini merupakan protes terbesar yang terlihat sejak militer mengambil alih kekuasaan.
Mereka menyerukan pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan tokoh lainnya yang ditahan oleh tentara.
Sebelumnya, sejumlah dosen dan mahasiswa universitas juga berkumpul di Yangon, Jumat (05/02), untuk menunjukkan dukungan kepada pemimpin yang ditahan, Aung San Suu Kyi, dan anggota senior lainnya dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Suu Kyi sedang menjalani tahanan rumah, menurut pengacaranya. Dokumen polisi menunjukkan dia dituduh secara ilegal mengimpor dan menggunakan peralatan komunikasi – walkie-talkie – di rumahnya di Nay Pyi Taw.
Mengapa media sosial diblokir?
Banyak warga Myanmar menyaksikan kudeta pada 1 Februari lalu secara langsung melalui Facebook.
Facebook merupakan sumber utama informasi dan berita di negara tersebut. Namun tiga hari kemudian, penyedia internet diperintahkan untuk memblokir platform tersebut karena alasan stabilitas.
Menyusul larangan tersebut, ribuan pengguna aktif di Twitter dan Instagram menggunakan tagar untuk menyatakan penentangan mereka atas pemblokiran tersebut.
Pada pukul 22:00 waktu setempat, Jumat (05/02), akses ke platform Twitter dan Instagram juga telah diblokir.
Tidak ada keterangan resmi dari para pemimpin kudeta, namun demikian kantor berita AFP mengatakan telah melihat dokumen pada kementerian terkait – yang belum diverifikasi – yang mengatakan bahwa dua situs media sosial tersebut digunakan untuk “menyebabkan kesalahpahaman di publik”.
Penyedia layanan telekomunikasi asal Norwegia, Telenor, menyatakan “keprihatinan mendalam” atas tindakan tersebut.
Mereka mengaku telah “menentang kebijakan tersebut” dan menyoroti tindakan itu “bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional”.
Juru bicara Twitter mengatakan keputusan pemblokiran itu merusak “percakapan publik dan hak-hak setiap orang untuk bersuara,” seperti dikutip Reuters.
Sementara, Facebook meminta otoritas Myanmar untuk “memulihkan konektivitas sehingga orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga, teman, serta mengakses informasi penting.”
Demi ‘menjaga stabilitas’
Sebelumnya, penguasa militer Myanmar telah memblokir akses Facebook, hanya beberapa hari setelah menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis.
Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatakan akses ke Facebook diblokir sampai 7 Februari.
Menurut pihak berwenang, pemblokiran dilakukan untuk menjaga “stabilitas”.
Sekitar 50% dari total penduduk Myanmar sebanyak 54 juta orang biasanya menggunakan Facebook dan kalangan aktivis membuat laman untuk menggerakkan oposisi menentang kudeta.
Facebook mengatakan aplikasinya itu untuk saat ini digunakan tanpa biaya data di Myanmar agar pengguna tidak perlu membayar mahal.
Staf di rumah sakit di Yangon mengenakan pita merah, simbol untuk menentang kudeta. (Reuters)
Diakui pula layanannya mengalami gangguan di Myanmar seiring dengan pengumuman pemblokiran itu, dan mengatakan, “Kami menyerukan kepada pihak berwenang untuk menghidupkan kembali konektivitas sehingga rakyat Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka dan dapat mengakses informasi penting”.
Perusahaan telekomunikasi Telenor Myanmar, bagian dari Telenor Group Norwegia, menyatakan akan mematuhi perintah pemblokiran Facebook, tetapi pada saat yang sama juga mengisyaratkan bahwa langkah itu melanggar hak asasi manusia.
‘Kebebasan anak muda dibatasi’
Walaupun telah ada perintah pemblokiran, Facebook dilaporkan sempat bisa diakses secara sporadis.
Anthony Aung, yang menjalankan bisnis perjalanan di kota terbesar, Yangon, mengatakan kepada BBC bahwa ia sempat dapat mengakses Facebook dengan menggunakan wifi tetapi tidak menggunakan data seluler.
Dikatakannya “orang-orang di sekeliling saya buru-buru mengunduh aplikasi alternatif dan VPN” – jaringan privat virtual yang memungkinkan pengguna menyiasati pembatasan internet.
Tetapi beberapa jam kemudian, kata Aung, Facebook sama sekali tidak bisa diakses.
Semakin banyak warga keluar rumah di Yangon untuk memprotes perebutan kekuasaan oleh militer. (Getty Images)
Pemblokiran seperti itu semakin mempersulit warga menjalin komunikasi, seperti mahasiswa seperti, Min Htet di Yangon, sebab kegiatan kuliah tatap muka sudah dihentikan karena pandemi Covid-19.
“Dengan adanya pemblokiran Facebook hari ini maka kebebasan anak muda dibatasi mulai sekarang,” ujarnya seperti dilaporkan kantor berita Reuters.
Kudeta pimpinan Panglima Angkatan Bersenjata, Min Aung Hlaing, dilancarkan pada Senin (01/02) dengan alasan pemilu November lalu yang dimenangkan oleh partai NLD pimpinan Aung San Suu Kyi diwarnai kecurangan.
Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak ditemukan bukti-bukti kecurangan.
Pemimpin Myanmar yang dipilih melalui pemilu, Aung San Suu Kyi, bersama Presiden Win Myint, ditangkap pada Senin.
Pada Rabu (03/02) Aung San Suu Kyi dikenai sejumlah dakwaan, di antaranya dakwaan memiliki peralatan komunikasi tidak sah berupa walkie-talkie yang digunakan oleh staf keamanannya.
Adapun Presiden Myint didakwa melanggar protokol Covid ketika berkampanye dalam pemilu November lalu.
Semakin banyak warga menyuarakan penentangan termasuk dengan cara memukul-mukul panci pada malam hari di Yangon.
Demonstrasi skala kecil juga digelar di depan universitas di Mandalay, kota terbesar kedua. Empat orang dilaporkan ditangkap.
Pawai pendukung militer berlangsung di ibu kota, Nay Pyi Taw. (Getty Images)
Setidaknya 70 anggota parlemen dari NLD menolak meninggalkan wisma milik pemerintah di ibu kota, Nay Pyi Taw, dan menyatakan hal yang mereka sebut sidang parlemen baru, kata BBC Burma.
Pegawai di instansi pemerintah dan rumah sakit juga menunjukkan penentangan dengan mengenakan pita atau bahkan berhenti bekerja.
Namun muncul pula aksi tandingan oleh ribuan pendukung militer, yang di Myanmar dikenal dengan nama Tatmadaw.
Pawai tersebut diadakan di Nay Pyi Taw, dan sebagian peserta mengusung spanduk bertuliskan “Tatmadaw cinta rakyat”.
(ita/ita)