WhatsApp Bikin Blunder, Kok Pemerintah Nggak Dorong Aplikasi Lokal?

Jakarta

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengkritisi pemerintah yang dinilai tidak gerak cepat mendorong aplikasi lokal untuk menyaingi WhatsApp yang belum lama ini memicu kontroversial.

WhatsApp berencana untuk berbagi data pengguna dengan Facebook yang notebene adalah induk perusahaan mereka. Kebijakan baru WhatsApp itu banyak ditentang yang pada akhirnya, layanan pesan instan tersebut menunda untuk saat ini.

“Sekarang adanya misalnya WhatsApp membuat satu peraturan yang baru meresahkan penggunanya. Bagi orang ahli, mungkin itu tidak terlalu resah. Bagi masyarakat umum itu meresahkan,” kata Sukamta saat Rapat Kerja dengan Menkominfo, Jakarta, Senin (1/2/2021).

“Tapi, yang ingin saya tangkap bukan resah atau tidak soal WhatsApp. Ini momentum ketika masyarakat mulai sudah resah dengan teknologi yang mapan, yang impor itu. Kenapa kita tidak dorong produk dalam negeri,” kritik Sukamta.

Politisi dari Faksi PKS itu menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak pengembang aplikasi yang dinilai mumpuni untuk menandingi WhatsApp sebagai layanan pesan instan. Hanya saja, produk tersebut tidak didorong naik ke permukaan.

“Banyak pengembangan dalam negeri yang punya kemampuan intelektual cukup, namun mereka mungkin tidak punya kemampuan finansial, yang punya kekuatan mempengaruhi. Itu adalah negara, pemerintah,” kata pria berkacamata ini.

Sukamta lantas mengapresiasi upaya pemerintah Turki yang mengangkat aplikasi BiP agar bisa dimanfaatkan warganya, sebagai alternatif WhatsApp.

“Terlepas BiP itu lebih kredibel atau tidak, tapi pemerintah Turki berani tegas ‘ayo migrasi dari WhatsApp ke BiP’. Itu saya salut sama pemerintah Turki. Nah, saya membayangkan pak Menkominfo bisa melakukan begitu, pak menteri bisa jadi pahlawan nasional,” tuturnya.

Simak Video “Menkominfo Desak WhatsApp-Facebook Transparan soal Kebijakan Privasi
[Gambas:Video 20detik]
(agt/fay)

Amerika Serikat Longgarkan Ekspor Software Desain Chip ke China, Apa Dampaknya?

Jaribijak.com - Pemerintah Amerika Serikat resmi mencabut larangan ekspor software desain dan chip ke...

Bukan Pengganti, Tapi Penunjang: Manusia Sebagai Otak, Robot Humanoid Sebagai Otot Keamanan

Kehadiran robot humanoid semakin nyata di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, layanan kesehatan, hingga...

Tarif Ojol 2025 Belum Final, Dirjen Perhubungan Darat Imbau Publik Tak Terprovokasi

Jaribijak.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memberikan klarifikasi...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Too Many Requests