Indonesia masih mencatat angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi dengan korban jiwa mencapai hampir 25.000 sepanjang tahun 2025. Fenomena ini menjadi sorotan utama Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho S.H., M.Hum, yang menegaskan perlunya transformasi menyeluruh dalam sistem angkutan logistik nasional. Fokusnya terletak pada penanganan permasalahan kendaraan Over Dimension dan Overload (ODOL), yang dianggap tidak hanya soal pelanggaran hukum melainkan juga berdampak luas pada aspek keselamatan dan ekonomi.
“Kami tidak mengedepankan penegakan hukum, karena berkaitan dengan Over Dimension dan Overload adalah bukan hanya aspek penegakan hukum. Di sana ada aspek ekonomi, ada fiskal, ada transformasi yang berkeselamatan dan lain sebagainya,” jelas Irjen Agus dalam keterangannya pada Rabu (20/5/2026).
Ia juga menyebutkan bahwa Korps Lalu Lintas Polri akan terus menjalin sinergi dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi pengusaha truk nasional atau Aptrindo, guna mendukung terciptanya angkutan logistik yang aman dan ramah lingkungan.
“Korlantas Polri akan berkolaborasi kepada siapapun, termasuk kepada teman-teman Aptrindo. Kami mohon dukungan karena apapun yang kita lakukan ini adalah demi keselamatan. Termasuk juga bagaimana kita bisa menciptakan angkutan transformasi logistik ini yang berkeselamatan dan ramah,” tambahnya.
Lebih jauh, Agus menegaskan bahwa transformasi logistik yang ramah keselamatan harus segera direalisasikan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang masih sangat tinggi di tanah air.
“Kami tidak membongkar efek daripada Over Dimension dan Overload, tetapi sudah saatnya kita harus mewujudkan transformasi yang ramah, transformasi logistik yang berkeselamatan,” ujarnya tegas.
Menurut data yang dipaparkan, sepanjang tahun 2025 tercatat sekitar 152.000 peristiwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia, termasuk yang menyebabkan korban meninggal dunia hampir mencapai 25.000 orang. Hal ini menjadi perhatian utama bagi Korps Lalu Lintas Polri untuk memperkuat langkah penanganan ODOL.
Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Irjen Agus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung langkah menuju Indonesia bebas ODOL. Langkah tersebut mencakup integrasi data, edukasi publik, serta penegakan hukum yang terukur dan berkelanjutan.
“Mari kita sama-sama merumuskan menuju Indonesia bebas dari Over Dimension dan Overload yang blueprintnya sedang berjalan baik dari Hulu ke hilir, dan kami pada prinsipnya akan siap melakukan penegakan hukum. Rangkaian-rangkaian kegiatan integrasi data, upaya-upaya dari Kementerian dan edukasi sudah dilakukan,” pungkasnya.