Solo – Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk lebih aktif mengkritik pemerintah. Pakar kebijakan publik Universitas Sebelas Maret (UNS) Waluyo menilai ungkapan Jokowi tersebut sebagai pidato normatif.
Seperti diketahui, Jokowi mengatakan siap dikritik dalam Laporan Tahunan Ombudsman. Waluyo menilai pidato tersebut menyesuaikan momen, termasuk pula karena menjelang Hari Pers Nasional.
“Itu kan mungkin pernyataan normatif saja. Termasuk itu kan menjelang Hari Pers Nasional, jadi memang wajar kalau beliau menyampaikan seperti itu,” kata Waluyo saat dihubungi detikcom, Rabu (10/2/2021).
Waluyo pun menyoroti kekhawatiran masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Sebab sudah banyak kritikus yang pada akhirnya harus berurusan dengan hukum.
Menurutnya, seharusnya penegak hukum tetap harus bekerja dengan objektif. Penegak hukum diminta tidak tebang pilih dalam menjalankan tugasnya.
“Memang ada sisi singgungan antara penegakan hukum dengan kepentingan. Tapi kalau bicara hukum seharusnya tidak tebang pilih. Secara konsisten menegakkan hukum,” katanya.
Adapun masyarakat saat ini sudah terbiasa melakukan kritik melalui media sosial. Namun di sisi lain, Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik masih menjadi momok bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik.
“Sebetulnya di UU ITE sudah banyak yang bisa ditegakkan dengan segala kekurangannya, seperti itulah karena hukum positif kita. Namun yang terpenting ialah aparat harus menegakkan hukum secara adil,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, pernyataan Jokowi yang meminta warga untuk lebih aktif menyampaikan kritik itu disampaikan dalam pidatonya di Laporan Tahunan Ombudsman secara virtual, Senin (8/2). Kritik itu dimaksudkan agar pelayanan publik lebih baik.
“Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” ujar Jokowi.
Dikatakan Jokowi, negara hadir jika dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat dan berkeadilan. Untuk mewujudkan ini, diperlukan transformasi sistem dan perubahan pola pikir budaya birokrasi.
“Kita juga punya kerja besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku, terjebak pada hal yang bersifat prosedural, bersifat administratif dan menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan, inovatif, berorientasi pada hasil,” kata Jokowi.
Pernyataan senada disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pramono mengatakan kritik yang keras dan terbuka akan membuat pembangunan lebih terarah.
“Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung. Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah. Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar,” kata Pramono saat menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional 2021 seperti ditayangkan akun YouTube Sekretariat Kabinet, Selasa (9/2).
(mbr/sip)