MAKASSAR – Dalam dedikasi yang kontinu darmengoptimalkan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat prestasi apresiatif dengan suksesnya Operasi Patuh Pallawa 2024 dan kerjasama strategis untuk pengamanan Pilkada damai yang akan berlangsung di tahun yang sama. Kemajuan yang diamati bukan hanya terpaut pada statistik yang mengesankan, tetapi juga pada penguatan sinergi institusional yang mengarah pada pemilihan kepala daerah yang konstruktif dan damai.
Operasi Patuh Pallawa yang diinisiasi Polda Sulsel dari 15 hingga 21 Juli 2024 merefleksikan kemajuan signifikan dengan 3.606 pelanggaran yang berhasil dideteksi melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), bertambah eksponensial dari pembukuan sebelumnya yang hanya 45 pelanggaran. “Seluruh personel telah melakukan pelaksanaan sesuai dengan standar. Kami mengedepankan kegiatan edukatif, persuasif, dan humanis didukung Gakkum dengan ETLE,” ujar Kombes Pol Dr. I Made Agus Prasatya, Dirlantas Polda Sulsel. Inisiatif ini juga tercermin dari 116.574 aksi preemptif yang dilakukan, termasuk penyuluhan sosial yang dilakukan sebanyak 89.475 kali.
Sinergi tersebut tidak berhenti pada ranah lalu lintas, Polda Sulsel juga meneguhkan komitmennya dalam menciptakan Pilkada Sulsel 2024 yang bebas dari konflik melalui kesepakatan kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel. Penandatanganan kerja sama telah dilaksanakan oleh Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, Kapolda Sulsel, dengan perwakilan KPU Sulsel, menggarisbawahi arti penting dari keamanan Pilkada. “PKS ini (merupakan) tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Polri dan KPU yang ditandatangani pada 2022 oleh Kapolri dan Ketua KPU Pusat,” ungkap Irjen Pol Andi Rian.
Penciptaan lingkungan pilkada yang harmonis tidak lepas dari dukungan dan kerjasama lintas sektoral, termasuk dengan TNI. Penyelenggaraan acara ini turut dihadiri oleh tokoh militer serta pejabat pemerintahan, menyatukan visi kestabilan kamtibmas dan kepatuhan pada prinsip HAM. Diharapkan melalui kerjasama ini, sinergi antara KPU dan aparat kepolisian akan meningkat dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemilihan berlangsung, mencerminkan instruksi Presiden Joko Widodo.
Tidak sekedar konseptual, penyiapan pengamanan sudah ditempuh dengan detail. “Sebanyak 12.145 personel gabungan dari TNI-Polri disiagakan dalam rangka pengamanan Pilkada di Sulsel,” informasi ini mengindikasikan Polda Sulsel yang telah membentuk pola pengamanan sistem rayonisasi bakal mampu mengefektifkan distribusi kekuatan demi menjamin Pilkada berlangsung optimum.
Pengakuan atas dedikasi Polda Sulsel menemukan resonansinya pada pujian publik dan harapan akan kontinuitas pengamanan yang profesional, prosedural, dan humanis. Terobosan serta upaya yang dijalankan reflektif akan komitmen Polda untuk menjadikan Pilkada Sulsel 2024 sebagai perwujudan pesta demokrasi yang damai dan inklusif.