Jakarta – Krisis yang tengah melanda Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, terutama berkaitan dengan #indonesiadaruratjudionline telah menciptakan situasi serius yang bisa dikategorikan sebagai “darurat judi online.” Peningkatan kasus #indonesiadaruratjudionline terlihat dari perputaran uang yang mencapai nilai fantastis, seperti yang diungkap oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.
“Kalau menurut PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), sekitar Rp327 triliun perputaran uangnya di Indonesia saja. itu perputaran uang, omzet, itu sudah besar sekali,” kata Menkominfo.
Alasan lain yang mendesak perluanya tindakan darurat adalah peningkatan kasus kriminalitas yang berhubungan langsung dengan judi online. Pembunuhan dan bunuh diri menjadi buah pahit dari tekanan psikologis dan beban utang akibat kecanduan judi. Kondisi ini berdampak tidak hanya pada individu, namun juga merusak tatanan sosial masyarakat kita.
Fenomena iklan judi yang bermunculan secara masif dengan menjanjikan kekayaan cepat menambah beban problematika. Segmentasi pasar yang ragam juga mengindikasikan bahwa perjudian online telah merambah ke semua lapisan usia, termasuk remaja dan dewasa muda.
Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk menangani masalah ini, namun menghadapi rintangan yang tidak kecil. Ironisnya, upaya memblokir jutaan situs judi belum cukup ampuh membatasi arus bermunculannya situs-situs baru. Ditambah lagi dengan keterlibatan beberapa oknum pejabat negara yang terlibat dalam praktik perjudian online, menjadikan upaya pemberantasan semakin kompleks.
Selain itu, sifat judi online yang bersifat virtual dan melakukan transaksi keuangan yang sulit terlacak membuat penegakan hukum menjadi sangat sulit. Penanganan kasus judi online mengharuskan strategi yang adaptif dan inovatif agar bisa efektif.
Kesadaran kolektif untuk melihat serius masalah darurat judi online di Indonesia harus diwujudkan melalui perspektif kebersamaan – dengan pendekatan edukasi yang masif, regulasi tegas yang mendukung, dukungan rehabilitasi judi, serta kerja sama erat lintas lembaga.
Pendekatan ini perlu didukung oleh keterlibatan dan partisipasi aktif-sama dari masyarakat, sebagai langkah untuk menekan dampak negatif dan kerugian ekonomi perjudian yang sudah menjadi kenyataan nyata bagi Indonesia.
Keadaan darurat ini telah membawa Indonesia pada titik di mana pemutusan rantai perjudian online bukan hanya problematika hukum semata, tetapi juga berkenaan dengan budaya dan moral bangsa.
Oleh karena itu, perlu adanya revisi rancangan undang-undang perjudian yang lebih kuat dan denfitif. Efektifitas strategi anti judi online akan sangat bergantung pada cara pemerintah dan masyarakat bersatu padu dalam melakukan pengawasan, serta memperkuat kampanye anti judi. Tidak ada waktu yang lebih tepat dari sekarang untuk bersama-sama mengakhiri krisis perjudian online di Indonesia.