 pada September 2025 guna memperkuat regulasi AI){kind=link}
Jaribijak.com – Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) melalui penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) AI yang dijadwalkan akan disahkan pada September 2025.
Perpres ini dirancang sebagai bentuk regulasi resmi untuk menggantikan kebijakan sebelumnya yang masih berbentuk Surat Edaran, sekaligus menjawab perkembangan AI yang semakin pesat di berbagai sektor.
Sebelum Perpres AI diterbitkan, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan merilis terlebih dahulu Peta Jalan AI Nasional (AI Roadmap) pada Agustus 2025. Dokumen ini akan menjadi panduan strategis bagi Indonesia dalam mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi AI secara berkelanjutan, etis, dan inklusif.
“Kita harapkan di akhir bulan ini regulasi itu bisa diselesaikan draftnya, lalu akan ada diskusi publik di bulan Agustus, dan di bulan September kita harapkan sudah dapat bentuk finalnya dalam bentuk sebagai Peraturan Presidennya,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria usai konferensi pers Peluncuran AI Policy Dialogue Country Report di kantor Komdigi, Jakarta, Senin (28/7/2025).
Regulasi AI untuk Keseimbangan Inovasi dan Keamanan
Penyusunan regulasi AI ini tidak hanya untuk mendukung inovasi, tetapi juga sebagai langkah preventif terhadap risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan teknologi canggih tersebut. Pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan inovasi dengan aspek keamanan, etika, dan perlindungan hak-hak digital.
“Kita juga tidak mau terlalu less, terlalu kurang sehingga terasa adanya kekosongan dalam regulasi. Namun kita coba balance, antara inovasi dan juga bagaimana mengamankan ataupun memitigasi risiko-risiko yang muncul. Ini yang menjadi pedoman dalam penyusunan regulasi AI yang sedang dibahas di Komdigi,” jelas Nezar.
Dua Dokumen Strategis: Roadmap dan Perpres AI
Dalam pengembangan kebijakan ini, pemerintah menyiapkan dua dokumen utama. Pertama, Peta Jalan AI Nasional, yang akan menjadi referensi pembangunan ekosistem AI di Indonesia, termasuk riset, adopsi industri, hingga kapabilitas sumber daya manusia. Kedua, Perpres AI, yang akan menjadi payung hukum terkait penggunaan AI, termasuk tata kelola etika, pelindungan data pribadi, hingga perlindungan hak cipta.
Penyusunan kedua dokumen ini dilakukan secara simultan dan melalui pendekatan partisipatif. Komdigi menggabungkan praktik terbaik global (benchmarking) dengan aspirasi dan kebutuhan lokal melalui diskusi terbuka bersama pemangku kepentingan lintas sektor.
Landasan Regulasi Sudah Ada, UU Khusus AI Diperlukan
Meskipun Perpres AI masih dalam tahap penyusunan, Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah regulasi pendukung. Di antaranya Undang-Undang Hak Cipta, UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), Peraturan Menteri tentang penyelenggara platform digital, serta Surat Edaran Menteri Komdigi mengenai etika AI.
Kombinasi regulasi tersebut menjadi fondasi penting dalam masa transisi menuju tata kelola AI yang lebih komprehensif. Namun demikian, Nezar menegaskan bahwa UU khusus mengenai AI tetap dibutuhkan ke depan.
“Meski proses legislasi bisa memakan waktu panjang, keberadaan undang-undang AI akan sangat krusial untuk menjamin pemanfaatan teknologi ini berjalan sesuai prinsip etika, transparansi, dan akuntabilitas,” ungkapnya.
Dengan langkah ini, Indonesia menunjukkan keseriusan dalam memimpin pengembangan dan pengawasan teknologi kecerdasan buatan di kawasan, melalui kebijakan berbasis prinsip kehati-hatian dan kolaborasi