Jaribijak.com – Setelah berbulan-bulan penuh ketidakpastian, masa depan TikTok di Amerika Serikat (AS) akhirnya menemui titik terang.
Aplikasi video pendek asal China ini sempat berada di ambang larangan total setelah pemerintah AS, di bawah undang-undang Keamanan Nasional, menuntut perusahaan induk TikTok, ByteDance, untuk melepaskan kepemilikannya kepada pihak Amerika. Jika tidak, aplikasi tersebut akan benar-benar diblokir di AS.
Ketegangan ini memuncak pada masa pemerintahan Donald Trump, yang kini kembali menjabat sebagai Presiden AS. Ia beberapa kali memperpanjang tenggat waktu larangan dengan alasan masih ada ruang negosiasi dengan Tiongkok.
Tenggat terakhir seharusnya jatuh pada 17 September 2025, namun sebelum waktunya habis, Washington dan Beijing mengumumkan adanya framework deal atau kesepakatan kerangka.
Menurut Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, kesepakatan ini membuka jalan bagi pengalihan kepemilikan TikTok di Amerika dari ByteDance ke perusahaan lokal.
“Kami tidak akan membicarakan detail komersial dari kesepakatan ini. Itu urusan dua perusahaan swasta. Tapi syarat-syarat komersialnya sudah disepakati,” ujarnya dalam konferensi pers di Madrid, Spanyol.
Isu sensitif seperti algoritma dan data pengguna juga menjadi bagian penting dalam perundingan.
Pejabat China, Wang Jingtao, menjelaskan bahwa kedua pihak telah menyetujui adanya lisensi untuk penggunaan hak kekayaan intelektual, termasuk algoritma TikTok.
Dengan begitu, AS mendapat jaminan soal keamanan nasional, sementara Beijing tetap mempertahankan aspek budaya dari aplikasi tersebut.
“Mereka (China) tertarik pada karakteristik Tiongkok dari aplikasi ini, yang mereka anggap sebagai soft power. Kami tidak peduli soal itu. Kami peduli soal keamanan nasional,” tegas Bessent.
Meskipun framework deal telah dicapai, kesepakatan ini belum bersifat final. Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan melakukan pembicaraan lewat sambungan telepon untuk meresmikan detail perjanjian tersebut.
Trump bahkan menyampaikan optimisme lewat akun Truth Social miliknya. Ia menulis bahwa kesepakatan ini akan menyelamatkan aplikasi yang “sangat diinginkan oleh anak-anak muda di negeri ini” dan membuat mereka “sangat senang.”
Langkah berikutnya adalah menentukan perusahaan AS mana yang akan mengambil alih kepemilikan TikTok. Proses ini diperkirakan akan melibatkan persetujuan Kongres, yang sebelumnya sudah meloloskan aturan divestasi TikTok dari ByteDance.
Kisruh TikTok di AS bermula dari kekhawatiran bahwa data pengguna Amerika bisa diakses oleh pemerintah China.
Sistem hukum di Beijing memungkinkan pemerintah meminta akses terhadap data perusahaan, sehingga menimbulkan kecurigaan di Washington.
Selain itu, algoritma TikTok juga dianggap bisa digunakan sebagai alat propaganda atau pengaruh politik.
Pada masa Presiden Joe Biden, Kongres telah mengesahkan undang-undang Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, yang memaksa ByteDance melepas kendali atas TikTok.
Bahkan, pada 20 Januari 2025, aplikasi tersebut sempat benar-benar diblokir secara nasional sebelum Trump memberikan perpanjangan waktu.
Kini, dengan lebih dari 170 juta pengguna aktif di AS, TikTok berhasil bertahan dari ancaman pemblokiran.
Jika kesepakatan antara Trump dan Xi Jinping benar-benar disahkan, aplikasi ini akan beroperasi di AS dengan kepemilikan dan pengelolaan baru, sekaligus menjadi babak baru dalam dinamika hubungan teknologi antara AS dan China.